Pengembangan Blue Economy di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak cukup hanya dengan mengenali potensi ekonomi pesisir. Pemahaman mengenai bagaimana sistem pesisir bekerja juga menjadi hal terpenting dalam penyusunan kebijakan.
Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc., sebagai narasumber penanggap dalam Focus Group Discussion (FGD) Laporan Pendahuluan Penyusunan Kajian Potensi dan Desain Kebijakan Blue Economy Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diselenggarakan Sekretariat Daerah Provinsi DIY pada Selasa (4/8/26) di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
Dalam FGD tersebut, ia menyampaikan sejumlah masukan dari perspektif Geospatial Intelligence dan Coastal Geomorphology. Menurutnya, pendekatan geospasial memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Sementara itu, pemahaman terhadap geomorfologi pesisir membantu memastikan kebijakan yang disusun sesuai dengan karakteristik alami setiap kawasan pantai.
Ia menjelaskan bahwa setiap wilayah pesisir memiliki karakteristik yang berbeda. Pesisir Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, misalnya, memiliki proses geomorfologi, dinamika oseanografi, tingkat bahaya, serta potensi sumber daya yang berbeda.
Perbedaan tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi pengembangan Blue Economy. Kebijakan tidak dapat diterapkan secara seragam pada seluruh wilayah pesisir karena masing-masing kawasan memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda.
“Karena itu, strategi pengembangan Blue Economy perlu dibangun secara spesifik untuk setiap sistem pesisir, bukan menggunakan pendekatan yang seragam,” jelasnya.
Blue Economy, atau konsep ekonomi laut, merupakan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya kelautan. Pemanfaatan potensi tersebut dapat menjadi salah satu pendorong pembangunan wilayah, namun tetap perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan dan karakteristik pesisir.
Dalam kesempatan tersebut, ia berharap kajian yang dilakukan dapat menjadi pijakan bagi kebijakan pesisir DIY yang semakin berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim dan berbasis ilmu pengetahuan.
Sumber foto: Unsplash
Bahasa Indonesia 
English