Di ambang tenggelam, Muara Baru menghadapi ancaman banjir rob yang semakin nyata. Kenaikan muka air laut yang disertai penurunan muka tanah membuat kawasan pesisir Jakarta semakin rentan diterjang banjir rob. Terlebih, kawasan ini bukan sekadar permukiman pesisir, melainkan salah satu pusat aktivitas ekonomi kelautan yang strategis.
Di dalamnya terdapat Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia, serta Pasar Ikan Muara Baru yang mencatat omzet sekitar Rp8 hingga Rp10 miliar setiap harinya. Dengan aktivitas ekonomi sebesar itu, banjir rob yang terus berulang berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak hanya dirasakan masyarakat pesisir, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dalam skala yang lebih luas, bahkan berpotensi merembet pada perekonomian nasional.
Kondisi tersebut mendorong Aryo Wicaksono, mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Muhammad Aditya Nugroho Sofyan (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Muhammad Aditya Ibnu Salim (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Nurul Aliyyah (Fakultas Hukum), dan Khansa Najla Athaya (Fakultas Teknik) mengembangkan riset berjudul “PALANG LAUT: Pemanfaatan Teori Urban Regime untuk Perumusan Model Pendekatan Sosioteknik dalam Penanggulangan Banjir Rob di Kawasan Muara Baru.”
Setelah melakukan riset melalui wawancara dan pengumpulan data di kawasan Muara Baru, tim Palang Laut tersebut menemukan bahwa penanggulangan banjir rob masih belum efektif. Hal tersebut salah satunya terlihat dari 89% responden masih harus meninggikan rumah secara mandiri untuk menghadapi banjir rob. Selain itu, ditemukan pula sejumlah persoalan yang menjadi penyebab belum efektifnya penanggulangan banjir rob tersebut. Mulai dari tumpang tindih kewenangan antar instansi, kebijakan yang masih bersifat spasial dan belum terintegrasi, hingga alur birokrasi yang lambat akibat ego sektoral.
Temuan-temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi tim Palang Laut untuk mengembangkan penggunaan pendekatan sosioteknik dalam penanggulangan banjir rob di kawasan Muara Baru. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul dan pompa, tetapi juga menempatkan masyarakat, tata kelola antarlembaga, serta daya dukung ekosistem sebagai bagian penting dalam sistem perlindungan kawasan pesisir.
Melalui pendekatan tersebut, penanggulangan banjir rob dipandang bukan semata-mata sebagai persoalan teknis yang dapat diselesaikan dengan membangun tanggul lebih tinggi atau menambah infrastruktur pengendali banjir. Persoalan kewenangan yang terfragmentasi, kebijakan yang belum terintegrasi, serta lambatnya koordinasi antar aktor juga perlu dibenahi agar infrastruktur yang dibangun dapat bekerja secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Karena itu, solusi yang ditawarkan tim diarahkan pada upaya mengintegrasikan solusi teknis dengan solusi berbasis alam dan sosial. Infrastruktur perlindungan pesisir dapat dilengkapi dengan pengembangan ruang terbuka hijau serta penanaman mangrove yang melibatkan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima dampak banjir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pengelolaan dan perlindungan kawasan pesisir.
Adapun penelitian ini akan menghasilkan artikel ilmiah, policy brief, serta rancangan master plan ruang terbuka hijau di kawasan Muara Baru. Master plan tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran pengembangan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus mendukung upaya mitigasi banjir rob.
Sementara itu, policy brief akan memuat rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam memperkuat koordinasi antarlembaga dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan banjir rob.
Melalui penelitian ini, tim Palang Laut berharap penanganan banjir rob dapat bergeser dari pendekatan yang hanya mengandalkan infrastruktur menuju solusi yang menggabungkan aspek teknis, sosial, kelembagaan, dan lingkungan, sehingga Muara Baru dapat menjadi kawasan pesisir yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman banjir rob.

