Sebagai bagian dari rangkaian penguatan kolaborasi bersama mitra, Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan (HMGP) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengikuti kegiatan Sosialisasi Kegiatan Fasilitasi Agroforestry Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta (BPSY) pada Senin (20/6/26).
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul ini dilaksanakan dalam rangka persiapan sekaligus pelaksanaan Program Fasilitasi Agroforestry Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS) Tahun 2026.
Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pemaparan mengenai tujuan, mekanisme, serta tahapan pelaksanaan Program FAPE-PS Tahun 2026. Program ini diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem agroforestri yang mampu mengintegrasikan aspek pangan, energi dan kelestarian hutan melalui pemberdayaan kelompok tani hutan.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan masukan, berbagi pengalaman lapangan, serta mendiskusikan berbagai tantangan yang berpotensi dihadapi dalam implementasi program.
Bagi Tim PPK Ormawa HMGP UGM, keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi ini menjadi kesempatan untuk memperluas pemahaman mengenai arah kebijakan dan implementasi program perhutanan sosial yang sedang dikembangkan oleh BPSY bersama para pemangku kepentingan.
Harapannya, informasi yang diperoleh selama kegiatan dapat menjadi referensi dalam mendukung pelaksanaan program pendampingan di Kalurahan Banyusoco, khususnya dalam pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta penguatan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan mitra terkait.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial, di antaranya tenaga teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta, tenaga teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, kepala desa, pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH), serta pendamping KTH.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan program FAPE-PS, sekaligus mendorong sinergi antar instansi dan kelompok masyarakat dalam pengembangan kawasan perhutanan sosial.
Bahasa Indonesia 
English