Kabupaten Sikka merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga saat ini, masyarakat masih menyisakan trauma akibat peristiwa tsunami dan letusan gunung api yang telah menelan banyak korban jiwa. Sebagai upaya konkret dalam merespons hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sikka, NTT menjalin kerja sama dengan Fakultas Geografi (FGe) Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana di wilayahnya.
SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Setelah sebelumnya menjajaki peluang kerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kancah internasional, Magister Penginderaan Jauh (MPJ) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Master of Geographic Information Science (MGIS) The University of Queensland, Australia, akan merilis program double degree pada program magister.
Seperti diketahui, Program Studi Magister Penginderaan Jauh UGM merupakan satu-satunya program magister di Indonesia dalam bidang penginderaan jauh yang berada di bawah naungan Fakultas Geografi UGM. Program ini juga didukung oleh tenaga pengajar yang berpengalaman dalam bidang pemantauan jarak jauh, sistem informasi geografis (SIG), dan kartografi.
Dalam rangka mendukung pencapaian target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, Fakultas Geografi (FGe) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (12/6) di Hotel Porta by Ambarrukmo, Yogyakarta. Kegiatan ini mengambil tema “Sinkronisasi Hasil Kajian Ecosystem-based Approach (EbA) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri, Rokan, Sepaku, Brantas, dan Karst Jawa”.
FGD ini merupakan bagian dari WP 2.1 dan 2.2 yang bertujuan untuk melakukan validasi terhadap matriks indikator EbA sebagai instrumen penilaian praktik baik pendekatan berbasis ekosistem. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menguji coba penerapan matriks indikator versi awal serta memetakan kesesuaian dan efektivitasnya bagi calon pengguna.
Fakultas Geografi (FGe) Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan teknologi kelautan dan keberlanjutan global melalui partisipasi mahasiswa program magister dalam Korea Visit Program 2025 yang diselenggarakan oleh Korea–Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) . Kegiatan ini berlangsung dari 19 hingga 24 Mei 2025 di Busan, Korea Selatan sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi kelautan sekaligus memperkuat kerja sama internasional antara Indonesia dan Korea Selatan.
Fakultas Geografi (FGe) Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima kunjungan delegasi dari Department of Geography, College of Liberal Arts, National Taiwan Normal University (NTNU), Taiwan, pada Rabu (11/6). Sebanyak 25 mahasiswa dan tiga dosen pendamping hadir dalam rangka kegiatan Overseas Teaching Project in the Yogyakarta and Semarang Areas.
Dalam kesempatan tersebut, Associate Professor NTNU, Mucahid Mustafa Bayrak, menyampaikan bahwa kunjungannya ke Indonesia, khususnya Yogyakarta, memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mempelajari geografi dalam kehidupan nyata. Lebih jauh lagi, mereka juga tertarik untuk mempelajari konsep keberlanjutan di wilayah dengan kondisi fisik dan sosial yang berbeda seperti Indonesia.
Setelah dilepas secara resmi oleh Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., Ph.D., pada Rabu (7/6), sebanyak 80 mahasiswa Program Studi Pembangunan Wilayah (PPW) Angkatan 2022 beserta empat dosen pendamping melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 3 di Desa Karimun dan Kemujan, Pulau Karimunjawa Besar. Pada tahun ini, Kegiatan KKL 3 tahun 2025 mengusung tema “Archipelagic Development: Kajian Strategis Pengembangan Wilayah Kepulauan Karimunjawa”.
Sebagai bagian dari kerja sama antara Fakultas Geografi (FGe) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Salatiga dalam mendukung pembangunan daerah, tim Fakultas Geografi UGM melaksanakan ekspose laporan pendahuluan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Salatiga Tahun 2025–2029 pada Senin (2/6) di Kantor Bappeda Kota Salatiga.
Tim penyusun dari Fakultas Geografi UGM ini terdiri atas tenaga ahli Dr.Geog. Dodi Widiyanto, S.Si., M.RegDev., dan Dr. Alia Fajarwati, S.Si., M.IDEA., yang didampingi oleh asisten tenaga ahli dan tim administrasi.
Setelah sebelumnya Menteri Transmigrasi melakukan kunjungan ke Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (FGe UGM) untuk melakukan penjajakan kerja sama, pada Selasa (27/5) kedua pihak secara resmi menindaklanjuti komitmen tersebut melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKT) dengan Fakultas Geografi UGM.
Kerja sama ini merupakan upaya untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi berkelanjutan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) terus berkomitmen mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) WP 2.3 bertajuk “Sinkronisasi Hasil Kajian EbA di DAS Indragiri, Rokan, Sepaku, Brantas, dan Karst Jawa”. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menginventarisasi dan memverifikasi data spasial yang mendukung pendekatan Ecosystem-based Adaptation (EbA), sekaligus menyiapkan data terstandarisasi untuk diintegrasikan ke dalam sistem Geoportal FOLU Net Sink 2030.
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan kerangka besar pembangunan kependudukan yang terdiri atas lima pilar utama: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, serta data.
Dalam kegiatan Pertemuan Advokasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Gunungkidul, Dr. Umi Listyaningsih, S.Si., M.Si., dosen sekaligus Kepala Laboratorium Kependudukan dan Sumberdaya Ekonomi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (FGe UGM) menyampaikan bahwa GDPK bukan sekadar dokumen formal, melainkan peta jalan kebijakan yang disusun secara logis dan berbasis empiris dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

