Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) mendampingi penyusunan Profil Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kabupaten Gunungkidul melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul pada Kamis (22/10/26).
Dalam kegiatan tersebut, Dr. Umi Listyaningsih, S.Si., M.Si., dosen Fakultas Geografi UGM, menjelaskan bahwa pembangunan keluarga di Indonesia dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), yang mengukur kualitas pembangunan keluarga di Indonesia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.
Pada dimensi kebahagiaan, ia menyoroti hasil analisis di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan adanya kesenjangan antara interaksi sosial keluarga di masyarakat dan kualitas kebersamaan di dalam rumah tangga. Keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat dan kesempatan berinteraksi dalam keluarga menjadi aspek yang relatif kuat. Sebaliknya, pengasuhan anak secara bersama oleh suami dan istri serta rekreasi bersama di luar rumah masih perlu mendapat perhatian.
“Hal ini mengisyaratkan bahwa hubungan sosial yang baik di lingkungan masyarakat perlu diimbangi dengan pembagian tanggung jawab pengasuhan yang lebih seimbang serta penyediaan waktu berkualitas (quality time) bersama keluarga,” terangnya.
Lanjut Dr. Umi, peningkatan kebahagiaan keluarga di wilayah tersebut perlu diarahkan pada penguatan komunikasi dan kedekatan emosional antaranggota keluarga. Keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan juga perlu ditingkatkan, serta pengembangan kegiatan rekreasi keluarga yang terjangkau dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Selain penguatan hubungan di dalam rumah tangga, potensi wisata alam dan bahari Gunungkidul juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong rekreasi bersama dengan mempertimbangkan keterjangkauan biaya, jarak, dan waktu keluarga. Pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan kegiatan kemasyarakatan sebagai sarana edukasi pengasuhan dan ketahanan keluarga.
Dalam hal dimensi ketenteraman, ia menyebutkan secara keseluruhan, prioritas peningkatan dimensi ketenteraman keluarga di Kabupaten Gunungkidul perlu diarahkan pada percepatan kepemilikan akta kelahiran anak, peningkatan legalitas perkawinan, dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan.
Untuk mendukung upaya itu, menurutnya, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fasilitas kesehatan, pemerintah kalurahan, serta kader masyarakat melalui pelayanan administrasi terpadu dan mekanisme jemput bola.
“Dengan demikian, pembangunan ketenteraman keluarga tidak hanya bertumpu pada kehidupan beragama, tetapi juga pada kepastian hukum, perlindungan kesehatan, dan terpenuhinya hak-hak dasar setiap anggota keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, pada dimensi kemandirian, keluarga di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan capaian yang relatif tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kepemilikan sumber daya. Meski demikian, perbaikan kualitas hunian dan perluasan akses layanan digital masih perlu menjadi perhatian.
Dengan demikian, pembangunan keluarga di Kabupaten Gunungkidul perlu mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan hak-hak anggota keluarga, penguatan kapasitas ekonomi, serta peningkatan kualitas hubungan keluarga. “Kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah kalurahan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kader pembangunan keluarga diharapkan dapat mendukung terwujudnya keluarga yang tenteram, mandiri, dan bahagia secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Bahasa Indonesia 
English