Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Seri Aryati, S.Pd., M.Sc., memaparkan deskripsi kuantitas penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam sosialisasi Profil Bangga Kencana yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul pada Kamis (30/10/26).
Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) per Juni 2025 mencatat jumlah penduduk Gunungkidul sebanyak 779.050 jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhannya mencapai 0,17 persen per tahun dengan kepadatan 510,42 jiwa per km².
Seri menyebut capaian pengendalian penduduk di Gunungkidul tergolong kuat. Angka Kelahiran Kasar hasil Long Form SP2020 sebesar 12,92 per 1.000 penduduk, di bawah rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan nasional. Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) mencapai 70,0 persen, tertinggi di DIY, dan angka putus pakai KB sebesar 17,9 persen merupakan yang terendah di Provinsi DIY.
Meski begitu, terdapat beberapa catatan. Pilihan kontrasepsi masih didominasi suntik (39,91 persen), sedangkan pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) baru 44,9 persen, terendah di DIY.
Sebanyak 13.099 pasangan usia subur (12,6 persen) tergolong unmet need, dan 73,6 persen di antaranya sebenarnya tidak ingin menambah anak. “Promosi dan akses MKJP perlu diperluas, terutama di Wonosari, Paliyan, Playen, dan Patuk. Gedangsari dan Semin bisa menjadi contoh praktik baik,” ujar Seri.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Total Fertility Rate sebesar 1,90 juga belum mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, median umur kawin pertama 21,3 tahun merupakan yang terendah di DIY.
Di sisi lain, penduduk Gunungkidul kian menua. Menurut BPS, 21,43 persen penduduk di daerah tersebut berusia 60 tahun ke atas, dengan kelompok terbesar berusia 75 tahun ke atas dan didominasi perempuan. Dari segi persebaran, penduduk terpusat di Wonosari, yang kepadatannya lebih dari dua kali rata-rata kabupaten. Sebaliknya, kecamatan di kawasan karst Gunungsewu relatif jarang penduduknya.
Menurut Seri, temuan ini berkaitan langsung dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Perluasan akses Keluarga Berencana (KB) dan penurunan unmet need mendukung SDG 3 target 3.7 tentang layanan kesehatan reproduksi. Sementara pendewasaan usia perkawinan dan konseling KB berbasis hak reproduksi sejalan dengan SDG 5 . Kemudian layanan healthy aging dan perlindungan sosial bagi lansia mendukung SDG 3 dan SDG 10. Serta pemerataan layanan dan konektivitas antara Wonosari dan wilayah karst berkaitan dengan SDG 11.
“Data yang dirinci hingga tingkat kecamatan membantu daerah menentukan prioritas sekaligus mengukur kemajuan SDGs secara lokal. Ini juga wujud kemitraan kampus dan pemerintah daerah,” tutur Seri.
Ia berharap hasil kajian ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah, kalurahan, dan kader dalam menyusun program kependudukan yang lebih tepat sasaran.
Bahasa Indonesia 
English