Dinamika pertumbuhan penduduk, peningkatan risiko stunting, hingga tantangan pembangunan keluarga di tengah perubahan sosial dan ekonomi menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Menanggapi urgensi tersebut, Dr. Umi Listyaningsih, S.Si., M.Si., dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (FGE UGM), turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Review Profil Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pada Kamis (25/4).
Dalam paparannya, Dr. Umi menjelaskan bahwa Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga melalui kegiatan yang mendukung perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga. “Program Bangga Kencana ini meliputi tiga aspek utama, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana,” jelasnya.
Pada aspek kependudukan, disampaikan bahwa kebijakan kependudukan Indonesia tahun 2030 menargetkan pemanfaatan bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, diperlukan sistem informasi keluarga yang terintegrasi berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah.
Sementara pada aspek keluarga berencana, ia menekankan pentingnya pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan kecil, bahagia, dan sejahtera.
Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah anak dan meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta mencegah kehamilan berisiko akibat usia terlalu muda, terlalu tua, atau jarak kelahiran yang terlalu dekat.
Lebih lanjut, pada aspek pembangunan keluarga, selain meningkatkan kualitas keluarga, penciptaan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik, program ini juga menekankan peningkatan kualitas seluruh siklus hidup, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.
Kepala Laboratorium Kependudukan dan Sumber Daya Ekonomi FGE UGM ini menambahkan bahwa kebijakan kependudukan harus bersifat terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada keluarga. “Artinya, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti BKKBN, Kemenkes, Kemendikbud Ristek, dan Kementerian Sosial,” pungkasnya.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta PLKB dari seluruh kecamatan di wilayah tersebut. Kegiatan ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan gender, serta penanggulangan kelaparan.
