Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyelenggarakan SDGs Seminar Series yang ke #109. Pada seri ini mengangkat tema “Geografi (di) Pemerintahan: Sharing Session dengan Alumni ASN” pada Jum’at (21/2). Hal ini selaras dengan pilar yang diusung dalam SDGs, yakni pilar hukum dan tata kelola berupa tujuan ke-16 “Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat” serta tujuan ke-17 “Kemitraan untuk Mencapai Tujuan”.
Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan berbagi pengalaman dari alumni yang telah berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta bagaimana perspektif geografi dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan. Seminar dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan Dina Rahayu, S.Si. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Nico Awwaludin, S.Si. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Ismail Abdulmaajid, S.Si. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis), dan Novi Ghitha Khairina, S.Si. (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus).
Pada kesempatan ini, Novi Ghitha Khairina menyampaikan bagaimana peluang rumpun geografi pembangunan dalam lapangan pekerjaan termasuk formasinya dalam pemerintahan. Menurutnya, pemahaman geografi tidak hanya dari perspektif spasial, tetapi kemampuan menganalisis dan mengklasifikasikan data maupun visual. Sebagai Sekretaris Jenderal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Ia juga membahas tentang peran geografi dalam pemerintahan. “KEK merupakan elemen kunci dalam rantai nilai untuk meningkatkan taraf ekonomi Indonesia. Analisis geografi, terutama dalam konteks pembangunan wilayah, sangat diperlukan untuk menentukan dan menghitung pengelompokan KEK secara efektif,” jelas Novi.
Selain itu, Nico Awwaludin menyampaikan relevansi ilmu pembangunan wilayah dengan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan nasional yang terstruktur dan sistematis melalui Kementerian PPN dan BAPPENAS. Keterampilan perencanaan yang diperlukan dalam konteks pembangunan wilayah, antara lain kemampuan berpikir secara runtut dan sistematis, kemampuan menganalisis serta mengelaborasi data, serta pemahaman terhadap fenomena terkini dan prospek masa depan. Kaitannya dengan perencanaan, di Indonesia memiliki sifat yang hierarkis. Tahun 2025 akan menjadi tahun transisi dalam semua aspek peningkatan perencanaan, yang mana nantinya menjadikan esensialitas perencanaan pada tahun ini jauh lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Begitu halnya dengan Ismail Abdulmaajid membahas terkait bagaimana usaha dan strategi dalam menganalisis peluang formasi calon pegawai negeri sipil. Kriteria lulusan yang dibutuhkan dalam setiap formasi CPNS tidak menjadi keterbatasan. Pengajuan banding kepada badan ketenagakerjaan terkait linearitas pembangunan wilayah dalam bidang formasi yang berhasil disetujui merepresentasikan bahwasanya bidang keilmuan di pembangunan wilayah sangat luas. Salah satu strategi yang diterapkannya untuk memperjuangkan posisinya adalah mencari formasi dengan tingkat persaingan yang minim.
Sedang Dina Rahayu membahas terkait bagaimana keselarasan pendekatan yang diterapkan pada pembangunan wilayah dapat diimplementasikan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Ia juga menyampaikan terkait tahapan seleksi CPNS Kementerian PUPR beserta tips dan trik yang dapat diimplementasikan dalam melihat peluang. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai peserta seleksi, di antaranya menyesuaikan pilihan dengan minat diri, memahami variasi seleksi, serta sifat tes di masing-masing instansi. Selain itu, analisis terhadap jumlah formasi yang tersedia, jurusan yang dibutuhkan, dan jumlah mahasiswa di setiap jurusan juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing dalam proses seleksi.
